lpkn

Mengawasi serapan anggaran dalam pelaksanaan swakelola memerlukan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Swakelola, yang mengandalkan sumber daya internal institusi untuk melaksanakan kegiatan, memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan kontrak eksternal — alur pencairan dana, pencatatan kerja, dan tanggung jawab pelaksana sering…

Swakelola adalah pilihan pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan sumber daya internal instansi untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa kontraktor eksternal. Ketika berjalan baik, swakelola bisa mempercepat pelaksanaan, menekan biaya, dan memperkuat kapasitas internal. Namun dalam praktiknya tidak sedikit program swakelola yang hasilnya tidak…

Swakelola adalah sebuah metode pelaksanaan kegiatan publik di mana pemerintah atau unit kerja pelaksana memakai sumber daya internal—tenaga, peralatan, dan pengelolaan sendiri—tanpa menggunakan kontraktor eksternal. Pada teori, swakelola menawarkan keuntungan seperti percepatan proses, penghematan biaya, dan pengendalian kualitas secara langsung…

Dalam pelaksanaan swakelola, aspek perpajakan sering kali menjadi bagian yang paling membingungkan bagi pelaksana kegiatan. Banyak pihak yang memahami swakelola sebagai pekerjaan yang dilakukan sendiri, sehingga mengira bahwa kewajiban pajak tidak terlalu relevan atau bahkan bisa diabaikan. Padahal, penggunaan anggaran…

Dalam pelaksanaan swakelola, pembayaran merupakan salah satu aspek yang paling krusial dan sering menimbulkan pertanyaan. Banyak pelaksana kegiatan swakelola yang fokus pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, namun kurang memahami secara mendalam bagaimana mekanisme dan komponen pembayaran yang sebenarnya. Padahal, pemahaman…

Dalam pelaksanaan swakelola, serah terima hasil pekerjaan merupakan tahap akhir yang sangat penting. Tahap ini sering dianggap sekadar formalitas administratif, padahal sesungguhnya memiliki makna yang sangat besar dalam memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai rencana, kontrak, dan tujuan kegiatan. Serah…

Swakelola merupakan salah satu metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menempatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Metode ini sering digunakan untuk kegiatan yang bersifat khusus, membutuhkan partisipasi langsung, atau lebih efektif jika dikerjakan sendiri.…