Dalam dunia pengadaan barang dan jasa, memilih penyedia bukan sekadar soal siapa menawar harga terendah atau memiliki kapasitas produksi terbesar. Lebih dari itu, rekam jejak penyedia merupakan cerminan kemampuan, integritas, dan konsistensi kinerja yang akan berdampak langsung pada kelancaran dan keberhasilan proyek. Artikel ini mengurai secara mendalam tentang aspek-aspek krusial yang perlu dipertimbangkan ketika menilai rekam jejak penyedia, dimulai dari aspek legal hingga kinerja pasca-kontrak, sehingga Anda dapat membuat keputusan pengadaan yang lebih matang, akuntabel, dan berkelanjutan.
1. Kepatuhan Legal dan Administratif
1.1 Keabsahan Legalitas Usaha
Sebelum mempertimbangkan harga atau teknis, verifikasi legalitas penyedia merupakan tahap krusial. Legalitas bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi bukti bahwa penyedia telah menjalankan bisnisnya dalam koridor hukum dan tata kelola yang baik. Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib dipastikan masih aktif dan memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang relevan langsung dengan jenis pekerjaan yang dilelang. Penyedia yang menggunakan KBLI tidak sesuai bisa berisiko dianggap tidak memenuhi syarat administratif.
Akta pendirian dan akta perubahan terakhir harus menunjukkan struktur kepemilikan yang sah, tidak dalam sengketa, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sebagai jaminan status hukum perusahaan. NPWP juga harus aktif, karena penyedia non-aktif atau diblokir berpotensi menghambat proses pelaporan pajak dan pencairan pembayaran. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan izin usaha sektor teknis (misal IUJK untuk konstruksi, atau izin distribusi untuk alat kesehatan) harus masih berlaku hingga masa kontrak selesai. Dokumen seperti Sertifikat Badan Usaha (SBU), ISO, dan sertifikasi lain dapat memberikan tambahan bukti bahwa penyedia berkomitmen pada standar operasional yang kredibel dan konsisten.
1.2 Rekam Jejak Sanksi dan Blacklist
Validasi reputasi hukum penyedia perlu dilakukan melalui pemeriksaan data blacklist nasional dan instansi sektoral. LKPP secara berkala memperbarui daftar penyedia yang dikenai sanksi karena wanprestasi, manipulasi dokumen, atau pelanggaran kontrak. Tidak hanya sanksi formal dari pemerintah pusat, tetapi juga perlu diperiksa blacklist dari kementerian/lembaga sektoral, BUMN, atau bahkan asosiasi profesi. Penyedia yang pernah mendapatkan catatan buruk dari pemberi kerja sebelumnya—meskipun tidak masuk daftar hitam nasional—perlu mendapatkan perhatian ekstra.
Dalam dunia pengadaan, satu kegagalan proyek dapat menimbulkan kerugian besar baik dari sisi anggaran maupun reputasi. Oleh karena itu, integritas dan rekam jejak etika bisnis penyedia menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan mereka untuk kembali mendapatkan pekerjaan baru. Sistem pengawasan yang baik juga mencakup pengumpulan informasi informal dari jejaring pokja, inspektorat, maupun asosiasi profesi.
1.3 Kepatuhan Pajak dan Perpajakan
Salah satu indikator kedisiplinan administrasi adalah kepatuhan pajak. Penyedia yang tertib melaporkan dan menyetor pajaknya biasanya juga menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan kontrak. Bukti pelaporan SPT Tahunan, SPT Masa PPN, dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) harus dapat diverifikasi melalui DJP Online. Status wajib pajak dapat dicek melalui validasi QR Code faktur pajak atau sertifikat elektronik perpajakan.
Penyedia dengan tunggakan pajak yang besar, atau pernah dikenakan sanksi administrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, menandakan kelemahan dalam manajemen keuangan dan potensi risiko hukum. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, status perpajakan penyedia bisa mempengaruhi proses audit oleh BPK dan aparat pengawasan lainnya, sehingga harus diantisipasi sejak awal.
2. Kapabilitas Finansial dan Stabilitas Keuangan
2.1 Analisis Laporan Keuangan Audited
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK atau Kemenkeu memberikan jaminan validitas data keuangan penyedia. Rasio-rasio keuangan perlu ditelaah secara kritis, terutama Current Ratio (aset lancar dibanding kewajiban lancar), yang menunjukkan kemampuan penyedia dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio yang kurang dari 1 bisa menandakan bahwa penyedia akan kesulitan mendanai operasional proyek secara mandiri.
Rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio / DER) yang terlalu tinggi juga menjadi red flag—terutama bila sebagian besar utang bersifat jangka pendek tanpa agunan kuat. Selain itu, analisis arus kas operasional dari tiga tahun terakhir memberikan gambaran apakah penyedia memiliki arus kas positif dari aktivitas inti mereka, bukan hanya dari pinjaman atau penjualan aset. Jika tidak tersedia laporan keuangan audited, Pokja dapat meminta laporan manajemen (unaudited) dan melakukan validasi silang melalui referensi bank atau bukti transaksi keuangan.
2.2 Cadangan Modal dan Akses Pembiayaan
Stabilitas keuangan tidak hanya dilihat dari kondisi saat ini, tetapi juga dari kesiapan menghadapi ketidakpastian. Perusahaan yang memiliki cadangan modal atau akses pembiayaan yang kuat menunjukkan bahwa mereka mampu merespons perubahan harga material, keterlambatan pembayaran, atau kebutuhan modal kerja mendadak. Dokumen seperti surat dukungan bank, plafon kredit yang tersedia, atau perjanjian fasilitas keuangan dapat menunjukkan kelayakan penyedia dari sisi likuiditas.
Selain itu, penyedia yang mampu menunjukkan jaminan pelaksanaan (performance bond) dari lembaga penjamin bereputasi baik memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Ini menandakan bahwa pihak ketiga seperti perbankan atau asuransi percaya pada kapabilitas finansial penyedia. Tanpa jaminan keuangan yang kuat, risiko keterlambatan progres atau bahkan gagal bayar menjadi lebih tinggi, terutama untuk proyek bernilai besar atau jangka panjang.
2.3 Rekam Jejak Keterlambatan Pembayaran
Riwayat keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga seperti vendor, subkontraktor, atau pekerja menunjukkan potensi ketidakseimbangan arus kas atau kurangnya tanggung jawab manajerial. Indikator ini dapat diperoleh dari referensi supplier, laporan inspektorat, atau hasil pengawasan pelaksanaan kontrak sebelumnya. Bahkan jika penyedia tidak masuk dalam daftar hitam, riwayat “mangkir bayar” kepada mitra kerjanya menjadi cerminan praktik bisnis yang tidak sehat.
Pemeriksaan silang terhadap surat rekomendasi dari bank, testimoni vendor sebelumnya, serta audit internal pengadaan dapat menjadi sumber validasi. Pokja juga dapat menelusuri laporan-laporan temuan pengawasan kontrak di tahun-tahun sebelumnya melalui e-monitoring atau sistem pengendalian proyek, untuk mengevaluasi sejauh mana penyedia mampu menjaga kredibilitas finansialnya dalam proyek aktual.
3. Kinerja Teknis dan Pengalaman Proyek Sejenis
3.1 Daftar Proyek Serupa (Track Record)
Portofolio proyek adalah peta kompetensi riil dari penyedia. Daftar proyek sejenis menjadi sangat relevan ketika pekerjaan yang akan dilaksanakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, misalnya pembangunan infrastruktur terpadu, pengadaan alat berat dengan spesifikasi tinggi, atau pengembangan sistem teknologi informasi skala besar. Pokja perlu mencermati detail proyek sebelumnya dari sisi nilai kontrak, tingkat realisasi (fisik dan keuangan), kendala lapangan, hingga reputasi hasil kerja di mata pemberi kerja terdahulu.
Pengalaman proyek yang hanya selesai secara formal (misalnya dengan serah terima) tetapi menyimpan banyak masalah teknis sebaiknya tidak dijadikan dasar kelulusan mutlak. Oleh karena itu, konfirmasi terhadap pemberi kerja sebelumnya atau peninjauan langsung ke lokasi proyek lama dapat memberikan informasi yang jauh lebih objektif dan kontekstual dibanding hanya mengandalkan CV perusahaan.
3.2 Kualifikasi Personel Kunci
Proyek besar dan kompleks menuntut personel inti yang benar-benar kompeten dan berpengalaman. Tim manajemen proyek bukan hanya simbol formal dalam dokumen penawaran, tetapi penentu utama keberhasilan pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, Pokja perlu meneliti dengan cermat riwayat pendidikan, sertifikasi profesional (seperti Project Management Professional/PMP, Ahli Madya Konstruksi/SKA, atau sertifikat ISO), serta pengalaman kerja para personel kunci seperti Project Manager, Site Manager, Quality Control Engineer, dan Safety Officer.
Banyak kegagalan proyek disebabkan bukan oleh perusahaan secara kelembagaan, tetapi oleh ketidaksiapan tenaga kunci yang menangani teknis lapangan. Oleh karena itu, Pokja bisa mensyaratkan penyedia menyampaikan komitmen kehadiran personel tersebut selama durasi pelaksanaan proyek, lengkap dengan surat pernyataan dan jadwal keterlibatan.
3.3 Inovasi dan Penerapan Teknologi
Kemampuan penyedia dalam mengadopsi teknologi baru menunjukkan bukan hanya efisiensi, tetapi juga kematangan sistem manajemen mereka. Penggunaan Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT) untuk pemantauan alat, atau sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk manajemen logistik internal menjadi indikator bahwa penyedia tidak terpaku pada pola kerja manual yang rawan kesalahan.
Selain itu, penerapan prinsip sustainability (ramah lingkungan), pemanfaatan energi terbarukan, atau zero-waste construction juga menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika penyedia dapat membuktikan bahwa mereka pernah menerapkan teknologi tersebut di proyek-proyek sebelumnya, maka peluang terjadinya penghematan waktu, biaya, dan peningkatan mutu akan jauh lebih tinggi. Dokumen pendukung bisa berupa laporan akhir proyek, publikasi inovasi, atau demo sistem saat evaluasi penawaran.
4. Kualitas Pelaksanaan dan Kepatuhan Standar
Dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyedia yang memiliki harga paling kompetitif belum tentu adalah mitra yang paling tepat. Kualitas pelaksanaan pekerjaan dan sejauh mana penyedia patuh terhadap standar menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan jangka panjang suatu kontrak. Untuk menilai aspek ini, sejumlah indikator rekam jejak perlu ditelaah dengan cermat.
4.1 Audit dan Sertifikasi Mutu
Audit mutu dan sertifikasi internasional adalah tanda bahwa penyedia telah melalui proses evaluasi yang objektif dan terstandarisasi. ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah sertifikat yang paling umum digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap standar profesional.
Penyedia yang memiliki ISO 9001 menunjukkan komitmen terhadap proses berkualitas, dokumentasi yang rapi, dan prosedur kerja yang terkontrol. Sementara itu, ISO 14001 mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan—penting dalam pengadaan yang berkaitan dengan pembangunan fisik. ISO 45001 menjamin bahwa penyedia memiliki sistem pengelolaan keselamatan kerja yang dapat mencegah kecelakaan dan melindungi tenaga kerja.
Dalam evaluasi, penting tidak hanya melihat keberadaan sertifikasi, tetapi juga masa berlaku, lingkup sertifikasi (apakah mencakup semua lini operasional), serta hasil audit terakhir—terutama jika ada temuan mayor atau minor.
4.2 Umpan Balik dari Klien dan Pengguna Akhir
Evaluasi berbasis testimoni dan kepuasan klien sangat membantu dalam membaca rekam jejak kinerja aktual. Dalam praktik pengadaan, banyak institusi melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala yang mencakup aspek seperti kecepatan layanan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas output, dan komunikasi selama pelaksanaan kontrak.
Informasi dari pengguna akhir bersifat lebih reflektif terhadap kondisi lapangan. Jika memungkinkan, tim pengadaan dapat menghubungi organisasi atau instansi sebelumnya yang pernah menggunakan jasa penyedia tersebut untuk mendapatkan informasi langsung. Beberapa penyedia bahkan menyediakan portofolio proyek lengkap dengan kontak referensi sebagai bukti rekam jejak.
4.3 Penanganan Komplain dan Perbaikan
Bagaimana penyedia menangani keluhan, cacat produk, atau keterlambatan pengiriman dapat menjadi tolok ukur akuntabilitas dan profesionalisme. Sistem SLA (Service Level Agreement) yang transparan, keberadaan tim customer service yang responsif, hingga mekanisme warranty claim (pengajuan perbaikan atau penggantian) harus menjadi bagian dari proses evaluasi rekam jejak.
Dokumentasi insiden, tanggapan penyedia terhadap keluhan klien, serta rata-rata waktu respon penyelesaian masalah adalah indikator yang mencerminkan budaya perbaikan berkelanjutan. Penyedia yang mengabaikan masalah kecil bisa berpotensi menimbulkan risiko besar di masa kontrak.
5. Kepatuhan HSE (Health, Safety, Environment)
Kepatuhan terhadap aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) kini bukan lagi sekadar bonus reputasi, tetapi telah menjadi prasyarat utama dalam berbagai pengadaan, terutama yang bersifat konstruksi, alat berat, dan energi. Pemerintah dan lembaga internasional kini semakin menuntut integrasi aspek keberlanjutan dan keamanan dalam pelaksanaan proyek.
5.1 Rekam Jejak Insiden Keselamatan
Data statistik kecelakaan kerja seperti Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) atau Total Recordable Incident Rate (TRIR) menjadi indikator utama untuk menilai kinerja keselamatan penyedia. Penyedia yang memiliki insiden keselamatan kerja tinggi biasanya lemah dalam sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Selain itu, data near-miss reporting (insiden nyaris celaka) juga penting. Penyedia yang secara proaktif melaporkan dan menganalisis insiden kecil menunjukkan budaya safety yang matang. Sebaliknya, tidak adanya laporan sama sekali bisa mencerminkan under-reporting atau sistem yang tidak berjalan.
Evaluasi HSE juga dapat dilakukan dengan meninjau log insiden, hasil investigasi kecelakaan, dan langkah korektif-preventif yang dilakukan penyedia.
5.2 Program Pelatihan dan K3
Rekam jejak pelatihan HSE di internal penyedia merupakan indikator kuat atas komitmen terhadap keselamatan kerja. Apakah pekerja telah mendapatkan pelatihan dasar K3? Adakah program pelatihan berkala, simulasi evakuasi, atau pelatihan tanggap darurat?
Sertifikasi peserta pelatihan (misalnya pelatihan penggunaan alat pelindung diri, first aid, atau alat berat) harus diperiksa, terutama untuk pekerjaan berisiko tinggi. Evaluasi dapat dilakukan dengan meminta log pelatihan, materi pembelajaran, dan kehadiran peserta.
5.3 Daya Tahan Lingkungan dan Keberlanjutan
Aspek lingkungan juga merupakan bagian dari rekam jejak yang harus dikaji. Apakah penyedia memiliki sistem manajemen limbah? Apakah mereka menggunakan material ramah lingkungan? Apakah penyedia menunjukkan komitmen terhadap ESG (Environmental, Social, and Governance)?
Selain itu, kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), laporan dampak lingkungan, hingga upaya penurunan emisi karbon dapat menjadi indikator positif dalam menilai keberlanjutan operasional penyedia. Di banyak proyek infrastruktur saat ini, penyedia dengan skor keberlanjutan tinggi menjadi pertimbangan utama.
6. Manajemen Rantai Pasok dan Subkontraktor
Rantai pasok adalah urat nadi dari keberlangsungan proyek. Bahkan jika penyedia utama memiliki reputasi baik, kinerja subkontraktor dan manajemen logistik yang buruk bisa merusak seluruh pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, evaluasi rekam jejak tidak boleh berhenti di penyedia utama saja.
6.1 Verifikasi Kualitas Subkontraktor
Dalam proyek besar, penyedia utama umumnya menggunakan beberapa subkontraktor untuk pelaksanaan lapangan. Penyedia yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa subkontraktornya telah terverifikasi dari sisi legalitas, keuangan, dan mutu teknis. Evaluator pengadaan perlu memeriksa:
- Apakah penyedia memiliki daftar mitra subkontraktor yang tetap?
- Bagaimana rekam jejak subkontraktor dalam proyek sebelumnya?
- Apakah penyedia melakukan audit mutu terhadap subkontraktor secara berkala?
Manajemen subkontraktor yang baik ditandai dengan kontrol yang kuat, pengawasan lapangan yang intensif, serta komunikasi terbuka antar tim.
6.2 Konsistensi Material dan Logistik
Logistik dan pengadaan material adalah aspek vital dalam menjaga timeline dan anggaran proyek. Rekam jejak penyedia dalam menjaga konsistensi pengadaan material—mulai dari kesesuaian spesifikasi, ketepatan waktu pengiriman, hingga penghindaran dead stock—menunjukkan kekuatan dalam manajemen rantai pasok.
Indikator penting yang bisa ditelusuri meliputi:
- Riwayat keterlambatan pengiriman.
- Jumlah revisi akibat kesalahan pengadaan material.
- Keberadaan sistem manajemen inventori (ERP, e-Logistics).
- Cadangan pasokan dan kemampuan menghadapi force majeure.
Tim pengadaan dapat mengevaluasi dokumen pendukung seperti rencana logistik, daftar pemasok utama, dan kontrak kerja sama dengan distributor untuk memastikan bahwa rantai pasok tidak putus di tengah jalan.
7. Inovasi, Continuous Improvement, dan Kemitraan Jangka Panjang
Menilai rekam jejak penyedia juga mencakup kemampuannya dalam beradaptasi, berinovasi, dan menjalin hubungan kerja jangka panjang. Hal ini menjadi penanda bahwa penyedia bukan hanya sekadar pelaksana proyek, tetapi juga mitra strategis dalam pencapaian tujuan organisasi pengadaan.
7.1 Praktik Continuous Improvement
Indikator penyedia yang unggul bukan hanya pada keberhasilan proyek masa lalu, melainkan pada track record mereka dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Penerapan metode seperti Plan-Do-Check-Act (PDCA), Kaizen, atau Six Sigma menjadi tanda bahwa penyedia memiliki budaya evaluasi dan perbaikan sistematis.
Sebagai contoh, jika suatu penyedia rutin melakukan after action review atau audit internal pascaproyek, kemudian menindaklanjuti dengan perubahan SOP atau inovasi teknis, maka hal ini menandakan adanya orientasi jangka panjang terhadap mutu dan efisiensi. Bahkan, dokumentasi proyek improvement—misalnya digitalisasi pelaporan proyek, optimalisasi jadwal kerja, atau pengurangan waste dalam rantai pasok—merupakan bukti nyata bahwa penyedia tidak stagnan.
Continuous improvement ini juga dapat terlihat dari adopsi teknologi baru (seperti penggunaan drone untuk survei lokasi atau sistem ERP untuk pemantauan logistik), investasi pada R&D internal, maupun penerapan lessons learned lintas proyek. Semua ini menunjukkan kematangan organisasi penyedia dan potensi mereka untuk memberikan nilai tambah dalam jangka panjang.
7.2 Kemitraan Strategis dan Loyalitas
Hubungan kerja yang bertahan dalam jangka panjang sering kali menjadi indikator keberhasilan kedua pihak dalam menjaga kualitas dan kepercayaan. Penyedia yang memiliki kontrak jangka panjang atau framework agreement dengan klien besar menunjukkan bahwa mereka mampu memenuhi ekspektasi dalam waktu lama, baik dari sisi teknis, administratif, maupun manajerial.
Selain itu, penyedia yang memiliki program client retention atau key account management juga menunjukkan komitmen dalam membangun kemitraan, bukan hanya transaksi. Bentuk kemitraan strategis bisa berupa kolaborasi perencanaan sejak tahap desain (design-build partnership), komitmen untuk exclusive supply, atau keterlibatan dalam joint development program.
Loyalitas penyedia kepada klien—dan sebaliknya—merupakan sinyal positif yang memperkuat prediksi kinerja masa depan. Jika penyedia telah bekerja dengan instansi yang sama selama lima tahun berturut-turut tanpa catatan buruk, maka probabilitas mereka memenuhi ekspektasi berikutnya sangat tinggi. Oleh karena itu, aspek ini penting dijadikan pertimbangan dalam proses evaluasi kualifikasi maupun perpanjangan kontrak.
8. Kesimpulan dan Rekomendasi
Evaluasi rekam jejak penyedia bukanlah sekadar kegiatan administratif, tetapi proses strategis untuk meminimalkan risiko, memastikan keberlanjutan layanan, dan membangun mitra kerja yang kuat. Semakin kompleks proyek dan semakin tinggi dampaknya terhadap publik, maka semakin penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja masa lalu penyedia.
Rekam jejak yang kuat mencakup enam dimensi utama:
- Kepatuhan Hukum dan Legalitas – mencakup izin usaha, pajak, dan reputasi hukum.
- Kinerja Finansial – mencerminkan stabilitas dan kapasitas pembiayaan proyek.
- Kapasitas Teknis dan Operasional – meliputi SDM, alat, metode kerja, dan output teknis.
- Kualitas dan Kepatuhan terhadap Standar – dari ISO, audit mutu, sampai testimoni klien.
- HSE dan Keberlanjutan – aspek keselamatan kerja dan tanggung jawab lingkungan.
- Inovasi dan Kemitraan Jangka Panjang – orientasi masa depan dan daya adaptasi.
Untuk itu, berikut rekomendasi praktis bagi instansi pengadaan atau Pokja:
- Bentuk Tim Kaji Ulang Lintas Fungsi: Libatkan unsur teknis, legal, keuangan, dan HSE dalam mengevaluasi penyedia. Evaluasi menyeluruh butuh sudut pandang multidisiplin.
- Gunakan Checklist Terstandarisasi dengan Bobot Penilaian: Setiap aspek rekam jejak harus memiliki indikator dan bobot nilai. Misalnya, sertifikasi mutu 10%, keuangan 20%, testimoni klien 15%, dan seterusnya. Ini menjaga objektivitas dan transparansi.
- Verifikasi Data secara Mandiri: Jangan hanya bergantung pada dokumen dari penyedia. Cek validitas data melalui sistem OSS (Online Single Submission), DJP (Direktorat Jenderal Pajak), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan hasil wawancara dengan klien-klien sebelumnya.
- Dokumentasikan Semua Temuan: Buat Berita Acara Evaluasi (BAE) yang mencantumkan semua temuan, nilai penilaian, dan justifikasi. Ini penting untuk akuntabilitas dan pembelaan hukum bila terjadi sengketa di kemudian hari.
- Gunakan Data Rekam Jejak untuk Vendor Development: Jangan hanya berhenti pada penilaian. Gunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk membina penyedia melalui pelatihan, coaching, atau sanksi perbaikan kinerja.
Dengan pendekatan evaluasi berbasis rekam jejak yang holistik dan terstruktur, pengadaan barang/jasa dapat diarahkan menuju sistem yang tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menghasilkan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini penting terutama dalam konteks pemerintahan, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus membawa dampak nyata dan berkelanjutan.
