Klaster Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Skema sertifikasi Klaster Ahli Pengadaan Barang/Jasa merupakan ketentuan sertifikasi kompetensi dengan persyaratan spesifik mencakup persyaratan proses sertifikasi untuk memastikan pengembangan dan kaji ulang yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang Ahli Pengadaan Barang/Jasa.

SKEMA
NOKODE UNITJUDUL UNIT
1M.749020.001.02Menelaah Lingkungan Pengadaan Barang/ Jasa
2M.749020.002.02Melakukan Penyelarasan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
3M.749020.003.02Merumuskan Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa
4M.749020.004.02Menyusun Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa
5M.749020.005.02Menyusun Spesifikasi Teknis
6M.749020.006.02Menyusun Harga Perkiraan
7M.749020.007.01Mengkaji Ulang Paket Pengadaan Barang/ Jasa
8M.749020.008.02Memilih Penyedia Barang/ Jasa
9M.749020.009.02Menyusun Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
10M.749020.010.02Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa
11M.749020.011.02Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa
12M.749020.012.02Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa
13M.749020.013.02Menyampaikan Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa
14M.749020.014.02Mengevaluasi Dokumen Penawaran
15M.749020.015.02Mengelola Sanggahan
16M.749020.023.02Melakukan Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola
17M.749020.024.02Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola
1. LATAR BELAKANG

1.1. Pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance) dalam segala bidang menjadi kebutuhan semua fihak termasuk dalam bidang pengadaan barang dan jasa untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang Kompeten di bidang pengadaan baran dan jasa.

1.2. Pelaksanaan pengadaan berpotensi menimbulkan permasalahan apabila prinsip-prinsip terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

1.3. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Sebagai Asosiasi Profesi di bidang pangadaan barang/jasa yang keanggotaannya tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia Berrbadan Hukum, sesuai ketentuan perundangan dan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dapat mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pengadaan .

1.4. Sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah telah dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintan, IAPI sebagai organisasi profesi di bidang pengadaan barang/jasa terpanggil untuk mendorong terwujudnya SDM yang Kompeten salah satunya melalui fasilitasi terbentuknya LSP PIagar dapat melayani pemangku kepentingan untuk memasikan SDM kompeten di bidang pengadaan.

1.5. Lembaga Sertifikasi Profesi PIadalah suatu lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia untuk dapat memberikan sertifikasi profesi ahli pengadaan setelah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Bidang Pengadaan Barang/Jasa, skema sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa meliputi persyaratan sertifikasi kategori profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Junior, yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

2.2. Persyaratan dasar bagi tenaga kerja Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang baik (Good Construction Practices).

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1. Untuk memastikan dan memelihara kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa agar tetap kompeten selama masa berlakunya sertifikat kompetensinya.

3.2. Memastikan dan memelihara kompetensi para Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada lembaga penilaian kesesuaian.

3.3. Memastikan dan memelihara kompetensi para Ahli Pengadaan Barang/Jasa secara mandiri.

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

4.4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4.5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

4.6. ISO/IEC 17024: 2012 Conformity assessment – General requirements for 
bodies operating certification for persons (Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum badan/lembaga sertifikasi personil)

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia

5.2. Rincian Unit Kompetensi :
KUALIFIKASI : LEVEL V – Ahli Pengadaan Barang/Jasa

5.3. Diskripsi Kualifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa adalah :

5.3.1. Mampu menyelesaikan tugas pengadaan barang/jasa berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

5.3.2. Menguasai konsep teoritis bidang unit-unit kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

5.3.3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

5.3.4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Pendidikan Ijasah minimal setingkat S1, sehat jasmani dan rohani, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang pengadaan barang/jasa, kompeten sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa.

6.2. Pengalaman kerja di bidang pengadaan barang/jasa minimal selama 10 tahun, pendidikan setingkat SMA, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa.

6.3. Mengisi Permohonan

6.4. Memenuhi Persyaratan Administrasi.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam asesmen kompetensi akan diberikan sertifikat kompetensi sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa.

7.1.2. Menggunakan sebagai promosi diri sebagai profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa.

 

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Melaksanakan keprofesian sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa dengan tetap menjaga kode etik profesi.

7.2.2. Bersedia dilakukan survailen sebagai pemegang sertifikat kompetensi yang ditetapkan LSP PI minimal setiap bulan Desember dan pada saat re-sertifikasi.

7.2.3. Selama masih bekerja sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa. melakukan re-sertifikasi setiap 3 tahun sekali.

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1. Biaya sertifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku.

8.2. Biaya Permohonan Sertifikasi pelaksanaan asesmen, administrasi, dan survelan: Ahli Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

8.3. Apabila belum kompeten, maka asesi dapat mengikuti asesmen ulang maksimal dua kali dengan biaya khusus Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah).

8.4. Biaya ujian sertifikasi tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi asesor apabila pelaksanaan asesmen dilaksanakan diluar jangkauan domisilinya.

8.5. Asesmen dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta minimal 6 orang.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

9.1.1. Mengajukan permohonan untuk asesmen dengan dilengkapi bukti dokumen portofolio asesi (ijazah akhir, pengalaman kerja, sertifikat pelatihan).

9.1.2. Sesuai persyaratan dasar kualifikasi yang dimohon

 

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Form Permohonan dan Penilaian Mandiri yang telah diisi oleh calon asesi dikaji dan diverivikasi dalam Pra asesmen.

9.2.2. Hasil pra asesmen kompetensi digunakan sebagai dasar perencanaan asesmen/uji kompetensi yang disusun berdasarkan Prosedur dan instruksi Kerja untuk menjamin bahwa semua persyaratan kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa diverivikasi secara obyektif dan sistematis dengan bukti yang terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan bukti kompetensi calon.

9.2.3. LSP PI menugaskan asesor untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.

9.2.4. Dalam melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, didasarkan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

9.2.5. LSP PImempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, menjamin bahwa tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa .

 

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Junior. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

9.3.2. LSP PI mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi.

9.3.3. LSP PI menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.

9.3.4. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP PI dijamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.

9.3.5. Metodologi dan prosedur yang tepat didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.

 

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP PI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
a. mengambil keputusan sertifikasi;
b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding atau keluhan

9.4.2. LSP PItidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat.

9.4.3. LSP PI membatasi keputusan sertifikasi sesuai Kualifikasi lisensi ruang lingkup sertifikasi LSP PI.

9.4.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP PI berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.

9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi. Penyerahan Sertifikat dilakukan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.6. LSP PI memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP PI memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP PI menerbitkan sertifikat kompetensi ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Pengadaan IAPI.

9.4.7. Sertifikat kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa diterbitkan oleh LSP PI. Sesuai pedoman BNSP.

 

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. LSP PI menerapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi,

9.5.2. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Pengadaan IAPI, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

9.5.3. LSP PI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

9.5.4. LSP PI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

 

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

9.6.1. Untuk memelihara kompetensi pemegang sertifikat kompetensi, LSP PI melakukan survailen yang mencakup:

  • Evaluasi rekaman kegiatan Pemilik Sertifikat yang diterbitkan LSP PI.
  • Evaluasi (sampling)
  • Monitoring pelaporan dan sanksi
  • Witness (bila diperlukan)

 

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi kualifikasi yang mutakhir.

9.7.2. Sertifikasi ulang ditetapkan 3 tahun sekali dan ketentuannya diatur dalam prosedur.

9.7.3. Tidak pernah menyalahgunakan sertifikat LSP PI yang dimiliki atau tidak dalam posisi dibekukan atau dicabut sertifikat kompetensinya.

 

9.8. Penggunaan Sertifikat

9.8.1. LSP PI mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:

  • untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
  • untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan;
  • untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP PI, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP PI dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
  • menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP PI atau sertifikasi LSP PI apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP PI;
  • tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.

9.8.2. LSP PI menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda.

 

9.9. Banding

9.9.1. LSP PI menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup unsur-unsur dan metoda berikut:

  • proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
  • penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
  • memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.

9.9.2. LSP PI membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.

9.9.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.

9.9.4. LSP PI bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP PI harus menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.

9.9.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.

9.9.6. LSP PI menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.

9.9.7. LSP PI memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

 

9.10. Keluhan

9.10.1. LSP PI menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan.

9.10.2. Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.

9.10.3. Semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. Proses penanganan keluhan meliputi unsur dan metoda berikut:

  • garis besar proses untuk menerima, melakukan validasi, menginvestigasi keluhandan memutuskan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapinya;
  • penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
  • memastikan bahwa perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan, jika ada.

9.10.4. Setelah menerima keluhan, LSP PI melakukan konfirmasi apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSP PI, bila demikian maka LSP PI harus memberikan tanggapan yang sesuai.

9.10.5. LSP PI menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan keluhan.

9.10.6. Setelah menerima keluhan, LSP PI bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk validasi terhadap keluhan.

9.10.7. LSP PI memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.

9.10.8. Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP PI kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat.

9.10.9. Proses penanganan keluhan oleh LSP PI mengikuti persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan.

9.10.10. Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP PI yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.